GRESIK | Lidik Media – Pemerintah Kecamatan Balongpanggang bersama anggota DPRD Kabupaten Gresik menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penguatan tata kelola pemerintahan desa, Selasa (27/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Balongpanggang tersebut bertujuan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang tertib administrasi, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dan legislatif dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di 25 desa se-Kecamatan Balongpanggang.
Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Balongpanggang Nursalim, anggota DPRD Kabupaten Gresik Wongsonegoro dari Fraksi Golkar dan Dimas dari Fraksi PDI Perjuangan, serta para sekretaris desa se-Kecamatan Balongpanggang.
Dalam sambutannya, Camat Balongpanggang Nursalim menegaskan bahwa kegiatan Monev bukan sekadar agenda formalitas, melainkan langkah untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas.
“Ini bukan sekadar formalitas. Kami bersama DPRD Gresik turun langsung mengevaluasi tata kelola desa. Kami ingin memastikan mulai dari perencanaan RPJMDes, RKPDes, APBDes, sampai LPJ-nya tertib administrasi. Uang negara harus transparan dan akuntabel,” tegas Nursalim.
Ia juga menekankan bahwa tertib administrasi dan pengelolaan anggaran harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah desa harus mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, ramah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Yang paling penting, tata kelola yang baik ini harus berujung pada pelayanan publik yang semakin baik. Warga yang mengurus surat jangan dipersulit, jangan berbelit-belit, harus cepat, gratis sesuai ketentuan, dan ramah. Itu instruksi Bapak Bupati Gresik,” tambahnya.
DPRD Tekankan Transparansi dan Pengawasan Dana Desa
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kabupaten Gresik yang hadir menegaskan pentingnya fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa dan APBDes.
Monev tersebut diharapkan menjadi sarana pencegahan dini terhadap potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, sekaligus mendorong pemerintah desa agar semakin terbuka kepada masyarakat.
“Kami dari DPRD Gresik menjalankan fungsi pengawasan. Kami mengawal pengelolaan Dana Desa agar berjalan sesuai aturan. Monev ini kami lakukan untuk mencegah adanya penyimpangan sejak awal. Kami ingin desa-desa di Balongpanggang menjadi contoh desa yang bersih dan melayani,” ujar salah satu anggota DPRD yang hadir.
Ia juga menekankan bahwa transparansi anggaran merupakan kewajiban pemerintah desa. Informasi mengenai APBDes perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui perencanaan dan penggunaan anggaran desa.
“Transparansi itu wajib. APBDes harus dipajang di depan balai desa. Warga berhak tahu. Kalau ada desa yang administrasinya tidak tertib atau tidak transparan, laporkan kepada kami. Kami akan menindaklanjuti,” tegasnya.
Pembinaan Langsung untuk Tingkatkan Kualitas Pemerintahan Desa
Dalam kegiatan tersebut, tim dari Kecamatan Balongpanggang bersama anggota DPRD Kabupaten Gresik juga menggelar sesi tanya jawab dan pembinaan langsung. Forum ini menjadi kesempatan bagi pemerintah desa untuk menyampaikan kendala sekaligus memperoleh arahan terkait administrasi dan tata kelola pemerintahan.
Evaluasi mencakup pentingnya ketertiban dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Melalui pembinaan tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat memperbaiki kekurangan administrasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Selain tertib administrasi, keterbukaan informasi publik dan kemudahan pelayanan kepada warga juga menjadi perhatian penting. Pemerintah desa diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab serta pelayanan yang profesional.
Melalui kegiatan Monev ini, Pemerintah Kecamatan Balongpanggang berharap seluruh desa terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong terwujudnya desa mandiri dengan tata kelola yang semakin baik.
Sinergi antara pemerintah kecamatan, DPRD, dan pemerintah desa diharapkan dapat menjadi fondasi untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, tertib, responsif, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(Isa)
