Bojonegoro | LidikMedia.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Jipo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2,4 miliar untuk pembangunan jalan aspal. Meski menyambut baik bantuan tersebut, Kepala Desa Jipo mengaku di sisi lain merasa mengalami kerugian dalam pelaksanaannya.
Kepala Desa Jipo, Abu Amar, ketika dikonfirmasi di kediamannya mengatakan bantuan BKK tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas jalan desa dengan spesifikasi teknis yang melebihi perencanaan awal. Menurutnya, pekerjaan dasar jalan mengalami penambahan volume cukup signifikan.
“Urugan pedel yang awalnya 20 sentimeter jadi 50 sentimeter. Base course dari rencana 15 sentimeter bisa menjadi 25 sentimeter, karena paving lama kita bongkar. Untuk pengaspalan dikerjakan oleh PT Merak,” ujar Abu Amar. Jumat (9/1/2026)
Ia menjelaskan, ketebalan lapisan aspal mencapai 10 sentimeter yang dikerjakan dalam dua lapisan. Sementara untuk dasar pedel, ketebalan bervariasi antara 20 hingga 30 sentimeter, menyesuaikan kondisi lapangan.
Abu Amar mengungkapkan, biaya tambahan muncul pada penggunaan alat berat dan pemadatan. Bahkan, untuk alat vibro roller saja, pihak desa harus menambah anggaran sendiri.
“Vibro itu saja saya nambahi Rp8 juta. Belum lagi bego (excavator) yang malah lebih banyak, ditambah mobilisasi alat berat sampai tiga kali,” ungkapnya.
Saat ditanya mengenai perasaannya menerima BKK tersebut, Abu Amar menyebut secara administratif tentu merasa senang, namun secara perhitungan anggaran ia mengaku merugi.
“Kalau kepala desa itu cuma senang dapat Bantuan Keuangan Khusus. Tapi kalau dihitung secara angka, ya rugi,” katanya.
Ia merinci, dari total dana Rp2,4 miliar yang diterima, sekitar Rp1,7 miliar terserap untuk pekerjaan pengaspalan. Sementara sisanya sekitar Rp400 juta digunakan untuk pekerjaan dasar jalan seperti pedel, base course, mobilisasi alat berat, vibro, dan excavator.
“Dari Rp2,4 miliar itu, saya pegang cuma sekitar Rp400 juta untuk pedel, base course, move alat berat, vibro, dan excavator. Sisanya habis untuk aspal. Itu belum pajak, ada yang 12 persen, ada juga yang 10 persen,” jelasnya.
Meski demikian, Abu Amar menegaskan bahwa pembangunan jalan aspal tersebut tetap menjadi prioritas demi kepentingan masyarakat Desa Jipo. Ia berharap ke depan skema bantuan keuangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama untuk pekerjaan dasar yang membutuhkan biaya besar.
Pembangunan jalan aspal tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas warga dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa. (Dan)
