Bojonegoro | Lidikmedia.com – Pembangunan rabat beton di Desa Kepoh, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa Tahun Anggaran 2025 dengan nilai sekitar Rp 4 miliar, diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan terindikasi mark up.
Dugaan tersebut mencuat setelah ditemukan penggunaan dua jenis material besi wiremesh yang berbeda dalam satu paket pekerjaan, yakni besi wiremesh ulir dan besi wiremesh polos. Padahal, secara teknis penggunaan dua jenis wiremesh dengan spesifikasi berbeda dalam satu konstruksi rabat beton dinilai tidak diperbolehkan, mengingat perbedaan kekuatan maupun harga material.
Secara teknis, besi wiremesh ulir memiliki daya ikat dan kekuatan lebih tinggi serta harga lebih mahal dibandingkan besi wiremesh polos. Perbedaan spesifikasi dan harga ini memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
Tak hanya itu, hasil pantauan tim media di lokasi juga menemukan dugaan penyimpangan ukuran material besi yang digunakan. Untuk besi wiremesh polos yang seharusnya berdiameter 8 milimeter, hasil pengukuran menggunakan alat ukur menunjukkan ukuran hanya berkisar antara 6,6 mm, 6,9 mm, 7,2 mm hingga 7,4 mm, atau tidak mencapai ukuran 8 mm sebagaimana mestinya.
Sementara itu, pada besi begel strauss yang seharusnya berukuran 6 milimeter, hasil pengukuran di lapangan menunjukkan diameter hanya sekitar 4,2 mm, jauh di bawah spesifikasi teknis. Temuan tersebut diperoleh saat pengecekan lapangan pada Jumat (30/1/2026).
Padahal secara teknis, batas toleransi minimal penyimpangan ukuran besi yang diperbolehkan hanya sekitar 0,4 milimeter dari ukuran normal. Dengan selisih yang cukup jauh dari standar tersebut, kualitas dan kekuatan konstruksi rabat beton dikhawatirkan tidak sesuai dengan perencanaan awal.
Saat dikonfirmasi di kediamannya, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) Desa Kepoh, Tasmat, mengaku tidak mengetahui secara detail terkait pelaksanaan pembangunan rabat beton tersebut.
“Itu urusannya Pak Lurah, Mas. Saya sudah tidak ada hubungan dengan pekerjaan tersebut. Ada mobil molen datang termasuk nota-notanya saya juga tidak tahu. Itu urusannya Mbak Reni selaku Kaur Perencanaan, karena yang pegang semua dia, termasuk proposal dan lain-lain,” ujar Tasmat, Jumat (30/1/2026).
Pernyataan tersebut menimbulkan kejanggalan, mengingat Timlak seharusnya berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan desa.
Sementara itu, Muslikun Kepala Desa Kepoh saat dikonfirmasi membenarkan adanya penggunaan dua jenis besi wiremesh dalam pembangunan rabat beton tersebut. Ia beralasan bahwa pencampuran material dilakukan karena keterlambatan pengiriman besi.
“Bisa dicampur menggunakan besi wiremesh ulir dan besi wiremesh polos, karena kemarin pengiriman besinya telat-telat. Kami juga sudah koordinasi dengan PU, dan Timlak juga sudah menyetujui asal ukurannya sama,” ujar Kepala Desa Kepoh, Selasa (3/2/2026).
Namun, ketika disinggung terkait dugaan penggunaan besi wiremesh dan besi begel strauss dengan ukuran di bawah standar, Kepala Desa mengaku belum memahami secara detail isi RAB proyek tersebut.
“Saya juga belum begitu detail RAB-nya, langsung ke Timlak saja,” katanya.
Menanggapi pernyataan Timlak yang mengaku tidak mengetahui banyak hal terkait proyek tersebut, Kepala Desa justru mempertanyakan sikap Timlak.
“Pak Tasmat kok bisa mengatakan tidak tahu, kok terus mogok seperti itu. Apa tidak mendapatkan upah? Kan ada dana sharing untuk upah Timlak, semuanya juga saya pasrahkan,” ungkapnya.
Perbedaan keterangan antara Kepala Desa dan Timlak, ditambah temuan lapangan terkait spesifikasi material, semakin memperkuat dugaan lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam proyek rabat beton bernilai miliaran rupiah tersebut. Publik kini menunggu kejelasan dan langkah evaluasi dari instansi teknis serta aparat pengawas untuk memastikan penggunaan anggaran desa berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyalahi aturan. (Tim/Red)
