Probolinggo — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, dan Kepala Dinas Sosial Jatim, Dra. Restu Novi Widiani, meninjau langsung pelaksanaan hari pertama Sekolah Rakyat (SR) jenjang SMP dan SMA di Rumah Susun Sederhana, Kota Probolinggo, Senin (14/7/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Khofifah menyambut dan menyapa sekitar 100 siswa dari keluarga prasejahtera yang memulai langkah baru menuju masa depan pendidikan yang lebih inklusif dan adil melalui program Sekolah Rakyat.
Selain berinteraksi dengan siswa, guru, dan wali murid, Khofifah juga meninjau berbagai fasilitas penunjang seperti ruang kelas, dapur umum, dan ruang layanan kesehatan yang tersedia di lokasi SR tersebut.
“Hari ini bukan sekadar hari pertama sekolah, tetapi merupakan awal dari cita-cita besar bangsa dalam membangun masa depan generasi penerus. Sekolah Rakyat adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk menjangkau anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan formal,” ujar Khofifah.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat 12 titik Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi di Jawa Timur, dengan total 1.183 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Pada hari pertama, para siswa mengikuti pemeriksaan kesehatan, pengenalan lingkungan sekolah, serta orientasi nilai-nilai dasar pendidikan dan kebangsaan.
Sebagai dukungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Sosial RI telah menyediakan berbagai sarana pembelajaran, seperti Buku Pintar SR, buku siswa, panduan MPLS, hingga modul khusus untuk kegiatan belajar.
“Jalur paling strategis untuk memutus rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan. Sekolah Rakyat adalah salah satu solusi konkret yang kami siapkan untuk memperkuat sumber daya manusia dari keluarga-keluarga kurang mampu,” tegas Khofifah.
Pemprov Jawa Timur juga memastikan kebutuhan dasar siswa terpenuhi. Setiap anak akan mendapatkan fasilitas makan tiga kali sehari, perlengkapan mandi, serta kebutuhan pribadi lainnya secara gratis agar mereka bisa belajar dengan nyaman dan fokus.
“Kami menjamin proses belajar mengajar berjalan optimal dengan dukungan fasilitas memadai dan tenaga pendidik yang kompeten. Semua kebutuhan siswa akan dipenuhi agar mereka bisa belajar tanpa beban,” tambahnya.
Dari total 12 Sekolah Rakyat, tiga di antaranya berada di atas lahan milik Pemprov Jatim, yaitu:
UPT PPSPA Batu (Dinsos Jatim) untuk SMP dengan 6 rombel,
Balai Diklat BPSDM Kampus Kawi Malang untuk SMA dengan 3 rombel,
SMKN Maritim Lamongan untuk SMA dengan 3 rombel.
Sembilan lokasi lainnya tersebar di beberapa daerah:
Mojokerto (2 rombel SMP),
Kota Malang (4 rombel SMP),
Banyuwangi (1 SD, 2 SMP, 2 SMA),
Pasuruan (3 SMP, 3 SMA),
Surabaya (4 SMA),
Jombang (2 SMP, 2 SMA),
Kediri (4 SMA),
Pacitan (4 SMA),
Probolinggo (2 SMP, 2 SMA) dengan total 100 siswa.
Khofifah menekankan bahwa program ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung visi besar Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menjadikan pendidikan sebagai kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan—sebagaimana tercantum dalam Asta Cita poin keempat.
“Ini adalah bagian dari upaya nyata kami mendukung program nasional Presiden Prabowo, memastikan bahwa pendidikan benar-benar menyentuh anak-anak dari keluarga kurang mampu. Jangan sampai kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi,” pungkas Khofifah. (Af)
